Pages

Kamis, 11 Juli 2013

Tak Ada Masa Depan Bagi Politik Indonesia


Oleh: Abd. Muqsith

Sebelum lebih jauh berbicara masalah politik di Indonesia dan masa depannya, alangkah baiknya bagi kita untuk tahu terlebih dahulu tentang makna dari politik itu sendiri. Selama ini, tak ada pengertian yang jelas mengenai istilah politik. Berbagai pakar mengartikan sendiri-sendiri tentang makna dari politik ini. Namun, saya lebih setuju pada pernyataan yang diungkapkan oleh Soegeng Sarjadi, Ketua Soegeng Sarjadi Syndicate, dalam sebuah tulisannya, Politik Ambang Batas. Ia memberikan pernyataan bahwa sejatinya berpolitik adalah bernegara, dan bernegara adalah berkonstitusi (Kompas, 28/2/2013).
Sampai di sini, saya berkesimpulan bahwa sebenarnya politik adalah untuk membangun negara dan masyarakat yang tentunya dengan berlansdaskan pada konstitusi hukum yang berlaku di mana ia berada. Politik bukan milik perorangan dan kelompok tertentu, akan tetapi politik adalah untuk semua golongan. Politik tidak hanya milik pemerintah yang menjadi wakil rakyat, pun bukan hanya milik rakyat yang menentukan pemerintahan—karena kekuasaan yang terbangun atas dasar demokrasi adalah semata-mata dari rakyat.
Maka,  pada dasarnya politik mempunyai arti yang positif bagi setiap warga negara. (Kegiatan) Politik akan memberikan sebuah inspirasi dan motivasi kepada setiap warga masyarakat untuk ikut berperan serta secara aktif menciptakan masyarakat yang cerdas demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan tentram;terjaminnya kebebasan berbicara, pers, berkumpul, beragama, menulis, beribadah, dsb. serta terjaminnya pemerataan (distribusi) pendapatan antar warga. Intinya, politik bertujuan untuk menjadikan bangsa dan negara beradab, berharkat, dan bermartabat bersama bangsa dan negara yang lain.

Paradoks Politik di Indonesia
Namun, ketika kita melihat kondisi politik yang ada di Indonesia, kita akan menemukan kenyataan yang sangat jauh panggang dari api. Ketika kita mengamati perkembangan politik Indonesia, kita harus mengakui bahwa apa yang kita harapkan dari definisi dan fungsi politik sangat jauh jarak yang memisahkan antara harapan dan kenyataan yang ada. Kini, di Indonesia, politik justru dijadikan “kendaraan” untuk berkuasa dan menguasai demi meraup keuntungan. Entah dengan cara apa, yang penting kepentingan itu dapat terwujud. Perjuangan politik disalahguna-artikan oleh segolongan atau personal untuk kepentingan kelompok mereka. Gampangnya, oleh politisi.
Pada akhirnya, rakyat yang menjadi (di)korban(kan). Rakyat semakin ditindas dengan kebijakan-kebijakan yang tak pro-rakyat. Rakyat justru dijadikan “mainan” politik mereka untuk kepentingan selanjutnya, yang jika mereka berusaha melihat kembali sejenak ke belakang, sebenarnya mereka berkuasa karena dukungan rakyat. pendek kata, penguasa lebih berkuasa daripada rakyat yang memberikan kekuasaan. Rakyat pun semakin anti-pati dan memandang buruk terhadap politik karena politisi yang tidak menjalankan amanah mereka sebagai politisi yang berangkat dari politik.
Bahkan, sampai saat ini terdapat istilah-istilah politik baru yang muncul akibat dari pola tingkah laku para birokrat pemerintahan yang tak sesuai dengan tujuan dasar berpolitik. Ada (1) Politik Uang (Money Politic) yang sering dilakukan oleh para politisi menjelang pemilihan. Para politisi menyebarkan sekian banyak uang kepada masyarakat dengan “perjanjian” harus dipilih pada hari pemilihan. Tindakan yang sebenarnya mencerminkan bahwa para calon birokrat pemerintahan itu tidak siap menerima kekalahan; tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri; dan mungkin juga tidak memiliki kemampuan apapun di bidang politik, sehingga, agar ia terpilih maka harus dengan cara mencairkan uang. Ketika mereka telah berkuasa, muncullah hasrat untuk korupsi agar uang yang mereka gelontorkan untuk rakyat kembali lagi dalam dekapannya.
Akhir-akhir ini, ketika Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, ditetapkan sebagai tersangka, muncul istilah (2) Politik Bahasa. Ini dapat dilihat dari pernyataan Anas yang, seolah-olah dirinya, tidak mau “disalahkan”. Anas sempat mengatakan bahwa keberadaan dirinya di Partai Demokrat bagai seorang bayi yang tidak diinginkan kelahirannya. Dia juga mengatakan bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan halaman pertama yang tidak menutup kemungkinan adanya halaman selanjutnya yang juga akan terbuka.
Dari ini, kita gerah sebenarnya dengan apologi yang sering dilontarkan politisi. Kasus ini tidak saja menimpa Anas, masih banyak yang lain. Bukannya mereka mengakui kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat, justru mereka mengelak dan mengatakan bahwa sebenarnya dirinya tidak bersalah. Sudah jelas-jelas mereka bersalah, masih saja menyebut orang lain yang salah. Sungguh, sikap yang tidak mencerminkan kesatria politisi sejati yang berjuang demi dan karena rakyat.
Ketika lagi tren-nya blusukan yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta, Joko Widodo, Presiden kita, Susilo Bambang Yudhoyono, mencoba “menirunya” dengan mengunjungi rumah-rumah terpencil, yang katanya, demi mendengarkan aspirasi rakyat kecil. Namun, rakyat tidak lagi bodoh dan terkesima dengan tindakan yang dilakukan hanya sekali dalam hidupnya itu. Bahkan, banyak pakar menganggap apa yang dilakukan Presiden SBY adalah (3) Politik Tubuh.
Walaupun istilah politik ini bukan baru muncul ketika SBY melakukan blusukan ala Jokowi, akan tetapi dampaknya sangat besar dirasakan oleh masyarakat. Dengan politik tubuh ini, para politisi ingin mengelabui masyarakat dengan ekspresi tubuh yang seolah-olah sangat merasakan apa yang dirasakan rakyat waktu itu. Para politisi itu ingin menampakkan diri menjadi orang yang sangat peduli pada kondisi rakyat yang dipimpinnya, tapi dengan cara “menipu” dan berkamuflase diri. Apa yang mereka lakukan tidak dari hati nurani, tapi dari pikiran picik mereka.
Selain itu, ada juga istilah (4) Politik Pencitraan. Politik ini biasa dilakukan aparat negara dalam rangka memberikan citra yang baik dalam benak masyarakat. Padahal, dalam kenyataannya, mereka tak pernah berniat sungguh-sugguh dalam segala tindak tanduk yang dilakukan itu. Mereka melakukan semua itu hanya dalam rangka mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat.
Ada juga istilah (5) Politik Oligarki. Politik ini membiarkan atau bahkan menginginkan adanya kekuasan yang hanya dikuasai oleh kaum elit saja. Hal ini sangat disayangkan oleh Mahfud MD sejak masih menjadi ketua MK. Dalam sebuah orasi ilmiahnya seusai menerima Universitas Negeri Sebelas Maret  (UNS) award 2013 dalam rangka dies natalis ke-37 universitas itu di Solo, Jawa Tengah, ia menegaskan bahwa politik oligarki yang hanya dikuasai oleh golongan tertentu (kaum elit) maka akan cenderung melindungi kaum elit dan hanya berkisar pada kaum elit tersebut. Akibatnya, kata Mahfud, hukum banyak ditukangi daripada ditegakkan. Penegakan hukum yang lemah berakibat pada penurunan daya saing suatu bangsa (Kompas, 13/3/2013).
Ada lagi yang sangat memprihatinkan, yakni (6) Politik Dinasti. Politik ini menghendaki bagaimana sebuah kekuasaan tidak lepas dari lingkaran keluarga penguasa itu sendiri. Pada titik ini, dapat diambil benang merahnya bahwa politik saat ini bermakna hanya milik mereka yang berkuasa, dan tidak boleh ada “orang luar” yang menduduki kekuasaan itu. Politik ini dilakukan, menurut sebagaian pengamat, adalah dalam rangka menghindari pemunculan kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh penguasa sebelumnya. Dan, bisa juga diartikan untuk tidak menjauhkan lingkaran kekuasaan (dan lingkaran uang) dari lingkungannya sendiri. Jika seperti ini, apa bedanya sistem demokrasi yang kita anut selama ini dengan sistem kerajaan seperti di Malaysia dan Arab Saudi atau Inggris? Menurut Didik Supriyanto dalam tulisannya, Cegah Politik Dinasti dengan Pemilu Serentak, mengatakan bahwa perkembangan politik dinasti atau kekerabatan sudah amat menghawatirkan. Jika tak dicegah, akan mengancam masa depan demokrasi Indonesia (Kompas, 21/3/2013).
Dalam Memprediksi Masa Depan Partai Politik di Indonesia, Abanggeutanyo mengatakan bahwa hancurnya prinsip-prinsip dunia politik dan etika berpolitik sangat vulgar  terlihat oleh kita. Banyak partai politik yang hanya berwawasan penciptaan imperium dalam bentuk oligarki dan monarki. Disadari atau tidak, kata Abanggeutanyo, sesungguhnya partai politik di negeri ini tidak lebih dari sekumpulan (kecil) orang-orang yang ingin menciptakan kekuatan dan berusaha organisasi politiknya menjadi kekuatan politik yang paling hebat dan ternama dalam percaturan politik nasional.
Di sisi yang lain, dunia perpolitikan kita saat ini cenderung menampakkan tren negatif. Para politisi yang berkecimpung di dalam politik tak bisa menjalankan fungsinya sebagai penyerap aspirasi rakyat yang telah “mengangkatnya” menduduki kekuasaan di negeri ini. Perilaku korupsi menjadi sebuah “budaya” dalam kehidupan para politisi masa kini. Tidak memandang apakah mereka berlatar belakang (partai) agama ataupun (partai) yang mengusung nasionalisme.
Kita bisa lihat ketika seorang pemimpin partai politik yang berlatar belakang agama dan begitu giat mengampanyekan pemberantasan korupsi—Partai Keadilan Sejahtera—justru melakukan korupsi impor daging sapi, sehingga banyak orang mengatakan bahwa partai yang dipimpinnya bukan lagi Partai Keadilan Sejahtera, akan tetapi Partai Korupsi Sapi.
Di partai yang lain, semisal Partai Demokrat (PD), juga melakukan hal yang sama. Partai yang bersemboyan Katakan Tidak Pada Korupsi ini juga tak bisa menghindarkan diri dari manisnya godaan korupsi. Bahkan, kader yang menjadi bintang iklan PD saat mengampanyekan keantiannya pada korupsi, lambat laun juga terjerumus ke dalam jurang korupsi. Mereka adalah Angelina Sondakh dan Andi Malarangeng. Andi Malarangeng, sang mantan Menpora, yang sejak awal karirnya dalam dunia politik begitu getol dalam memberantas korupsi, bahkan mendirikan kelompok yang menentang korupsi dan diharapkan menjadi kaum muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan ini, juga menikmati manisnya korupsi. Rasanya, ada ketidaksadaran para pemimpin kita dalam mengemban amanah rakyat.
Ini hanya secuil dari kisah para kader partai yang tak bisa membebaskan dirinya dari godaan korupsi. Ketika kader partai yang seharusnya menjadikan amanah kekuasaan yang diembannya untuk memberantas kemiskinan dan kemelaratan yang dirasakan rakyat Indonesia, justru melakukan pemiskinan rakyat dengan tindakan korupsi yang dilakukannya.
Lebih dari itu, berbagai konflik yang terjadi di Negeri Khatulistiwa ini juga banyak diakibatkan permasalahan politik. Lihat saja konflik yang baru saja berakhir antara Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) yang menyebabkan kondisi persepakbolaan dan Tim Nasional Indonesia tak kunjung menemukan momentumnya dalam persepakbolaan Asia dan Dunia.
Lain lagi dengan konflik yang terjadi antara Dahlan Iskan dan DPR, waktu lalu, perihal penyelewengan dana di kementerian BUMN. Ada lagi konflik antara DPR dan POLRI dan masih banyak lagi yang lainnya. Konflik ini semua berawal dari masalah politik di antara pihak yang bertikai itu.
Berbagai kemampuan sistem politik di Indonesia yang disampaikan oleh Titus Umbu Jr dalam sebuah tulisannya,  Kemampuan Sistem Politik Indonesia, kesemuanya tidak dimaksimalkan kerjanya dalam kinerja politik Indonesia. Amsal, pertama, kemampuan ektraktif, kemampuan untuk memanfaatkan sumber manusia yang ada, tidak berjalan dalam porosnya, sehingga yang ada hanya ekplorasi dan eksploitasi terjadi di mana-mana.
Kedua, kemampuan regulatif, kemampuan sebagai pengontrol dan pengendali tingkah laku dalam berjalannya sistem politik, justru bertolak belakang dengan prilaku para pengontrol dan pengendali tersebut. Lihat saja perilaku DPR sebagai pembuat undang-undang justru melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri.
Ketiga, kemampuan distributif, kemampuan yang berkaitan dengan alokasi barang dan jasa, kemampuan sistem politik dalam mendistribusikan barang dan jasa, belum juga bekerja maksimal, karena masih banyak kesenjangan antara masyarakat kota dengan masyarakat di pedesaan. Banyak kita temui ketidakmerataan distribusi barang dan jasa bagi daerah yang mudah dijangkau dan yang tidak terjangkau. Contoh kecilnya, ketersediaan gedung sekolah dan kesehatan bagi masyarakat serta tenaga pengajar dan medis yang tidak merata antar daerah.
Keempat, kemampuan simbolis, kemampuan sistem politik di Indonesia yang menekankan pada symbol yang ada pada diri seorang pemimpin seperti sosok pemimpin seperti Ir. Soekarno, yang karismatik dan Gusdur sebagai tokoh agama. Saat ini, hal yang seperti itu tidak lagi kita lihat dalam dinamika perpolitikan Indonesia. Yang ada hanya tipologi pemimpin yang kesannya “abal-abal”, tidak memiliki simbol yang jelas.
Kelima, kemampuan responsif, kemampuan yang menekankan pada responsivitas para pemimpin ketika terjadi suatu masalah terkait negara dan bangsanya. Mengenai responsivitas ini, sistem politik kurang mengakomodasi segala kepentingan masyarakat dilingkungan sistem politik itu sendiri. Dewasa ini, yang terjadi, seperti pembahasan di awal, hanya perebutan kekuasaan dan tidak lagi memikirkan nasib rakyat yang dipimpinnya.
Keenam, kemampuan domestik dan internasional, kemampuan yang mengingikan adanya relasi yang kuat antara rakyat dan pemerintah serta negara dengan negara lain. Kemampuan ini tidak dijalankan di Republik ini, dan kalaupun dijalankan kelihatan lemah. Hal ini bisa dilihat adanya berbagai ketidakpuasan rakyat dengan kinerja para pemimpin kita dengan cara turun ke jalan maupun lewat tulisan di berbagai media massa.
Semua kemampuan itu tidak lagi bisa dijadikan kemampuan bagi Indonesia, karena pada kenyataannya, sistem perpolitikan di Indonesia mengalami kemerosotan. Dan, pada akhirnya, tidak punya kepercayaan dari masyarakat.
Akhirnya, jika tetap seperti ini dunia perpolitikan yang berkembang di Negara Maritim yang kita tempati ini,  lalu apa yang akan dirasakan negara dan bangsa yang menempatinya? Tentunya, negara dan bangsa Indonesia yang akan menjadi (di)korban(kan). Negara ini tetap saja terpuruk di antara negara yang lain, dan bangsa ini tak bisa lagi memulai “kehidupan baru”-nya untuk bersaing dengan bangsa lain.
Ketika kekuasaan hanya dijadikan alat untuk memperdaya rakyat; ketika kekuasaan hanya menjadi alat untuk meraup keuntungan; ketika partai politik menjadikan agama hanya sebagai kendaraan untuk meraih kekuasaan; ketika konsentrasi politikus kita kebanyakan mengurusi urusan-urusan yang hanya dapat memberikan pemasukan pada dirinya ketimbang mengutamakan visi dan misi yang  dibebankan kepadanya sebelum  mereka “berkuasa”; ketika para politisi dan penguasa hanya sibuk memperebutkan kekuasaan ketimbang mengurusi masalah rakyat yang semakin hari semakin kompleks; dan ketika kaum muda tidak lagi bisa diharapkan perannya, maka tidak ada lagi harapan bagi kita untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara melalui politik, selain kehancuran bangsa dan negara ini.

Tanpa Masa Depan
Lalu, jika tetap seperti itu politik yang berkembang di negeri nusantara ini, apa yang dapat kita harapkan dari politik itu sendiri? Saya rasa tidak ada! Tidak ada yang bisa kita harapkan dari sistem perpolitikan yang berjalan di Indonesia saat ini. Namun, jika pertanyaannya tentang masa depan politik di Indonesia, sebelum menjawabnya, mari renungkan terlebih dahulu berbagai pertanyaan di bawah ini.
Apakah ada masa depan bagi politik kita ketika sistem yang dijalankan tidak sesuai dengan apa yang semestinya dijalankan? Apakah akan ada masa depan itu jika para politisi (orang yang bergelut dalam dunia politik) melakukan hal-hal yang tak mencerminkan bahwa dirinya berkonstitusi? Apakah akan masa depan itu ketika para penguasa yang seharusnya menyejahterakan rakyat yang dipimpinnya justru melakukan pemiskinan dan “pemelaratan” pada rakyatnya sendiri dan hanya sibuk mempertahankan kekuasaan dan memperebutkannya? Apakah akan ada masa depan itu jika ternyata berbagai konflik yang berkembang di negeri ini justru disebabkan karena politik?
Tidak! Tidak akan ada masa depan bagi politik di Indonesia jika tetap seperti ini. Politik Indonesia tidak mempunyai masa depan jika tetap seperti apa yang bisa kita lihat sekarang ini. Politik hanya akan menjadi benalu dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sampai saat ini, politik di Indonesia hanya menjadi bumerang dan biang kehancuran bangsa.
Terakhir, saya ingin sekali menuliskan anekdot dalam tulisan ini. Anekdot yang saya rasa ada sangkut pautnya dengan perpolitikan kita. Begini, suatu ketika, seluruh pemimpin bangsa ini (DPR, MPR, Presiden, dsb) melakukan tour ke luar negeri dengan menaiki satu pesawat terbang. Di tengah perjalanan, pesawat itu jatuh dan terbakar. Tak ada satupun dari penumpang yang selamat. Lalu muncul Pertanyaan: Siapakah yang selamat sekarang? Jawabnya adalah seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan wallahu a’lam.

Tidak ada komentar: