Oleh:
Abd. Muqsith
Sebelum lebih jauh berbicara masalah politik di Indonesia dan masa
depannya, alangkah baiknya bagi kita untuk tahu terlebih dahulu tentang makna
dari politik itu sendiri. Selama ini, tak ada pengertian yang jelas mengenai
istilah politik. Berbagai pakar mengartikan sendiri-sendiri tentang makna dari
politik ini. Namun, saya lebih setuju pada pernyataan yang diungkapkan oleh
Soegeng Sarjadi, Ketua Soegeng Sarjadi Syndicate, dalam sebuah tulisannya,
Politik Ambang Batas. Ia memberikan pernyataan bahwa sejatinya
berpolitik adalah bernegara, dan bernegara adalah berkonstitusi (Kompas, 28/2/2013).
Sampai di sini, saya berkesimpulan bahwa sebenarnya politik adalah untuk
membangun negara dan masyarakat yang tentunya dengan berlansdaskan pada
konstitusi hukum yang berlaku di mana ia berada. Politik bukan milik perorangan
dan kelompok tertentu, akan tetapi politik adalah untuk semua golongan. Politik
tidak hanya milik pemerintah yang menjadi wakil rakyat, pun bukan hanya milik
rakyat yang menentukan pemerintahan—karena kekuasaan yang terbangun atas dasar
demokrasi adalah semata-mata dari rakyat.
Maka, pada dasarnya politik mempunyai
arti yang positif bagi setiap warga negara. (Kegiatan) Politik akan memberikan sebuah
inspirasi dan motivasi kepada setiap warga masyarakat untuk ikut berperan serta
secara aktif menciptakan masyarakat yang cerdas demi terwujudnya masyarakat
yang sejahtera dan tentram;terjaminnya kebebasan berbicara, pers, berkumpul,
beragama, menulis, beribadah, dsb. serta terjaminnya pemerataan (distribusi) pendapatan
antar warga. Intinya, politik bertujuan untuk menjadikan bangsa dan negara beradab,
berharkat, dan bermartabat bersama bangsa dan negara yang lain.
Paradoks Politik
di Indonesia
Namun, ketika kita melihat kondisi politik yang ada di Indonesia, kita
akan menemukan kenyataan yang sangat jauh panggang dari api. Ketika kita
mengamati perkembangan politik Indonesia, kita harus mengakui bahwa apa yang
kita harapkan dari definisi dan fungsi politik sangat jauh jarak yang
memisahkan antara harapan dan kenyataan yang ada. Kini, di Indonesia, politik
justru dijadikan “kendaraan” untuk berkuasa dan menguasai demi meraup
keuntungan. Entah dengan cara apa, yang penting kepentingan itu dapat terwujud.
Perjuangan politik disalahguna-artikan oleh segolongan atau personal untuk
kepentingan kelompok mereka. Gampangnya, oleh politisi.
Pada akhirnya,
rakyat yang menjadi (di)korban(kan). Rakyat semakin ditindas dengan
kebijakan-kebijakan yang tak pro-rakyat. Rakyat justru dijadikan “mainan”
politik mereka untuk kepentingan selanjutnya, yang jika mereka berusaha melihat
kembali sejenak ke belakang, sebenarnya mereka berkuasa karena dukungan rakyat.
pendek kata, penguasa lebih berkuasa daripada rakyat yang memberikan kekuasaan.
Rakyat pun semakin anti-pati dan memandang buruk terhadap politik karena politisi yang tidak menjalankan amanah
mereka sebagai politisi yang berangkat dari politik.
Bahkan, sampai saat ini terdapat istilah-istilah politik baru yang muncul
akibat dari pola tingkah laku para birokrat pemerintahan yang tak sesuai dengan
tujuan dasar berpolitik. Ada (1) Politik Uang (Money Politic) yang
sering dilakukan oleh para politisi menjelang pemilihan. Para politisi
menyebarkan sekian banyak uang kepada masyarakat dengan “perjanjian” harus
dipilih pada hari pemilihan. Tindakan yang sebenarnya mencerminkan bahwa para
calon birokrat pemerintahan itu tidak siap menerima kekalahan; tidak percaya
dengan kemampuan diri sendiri; dan mungkin juga tidak memiliki kemampuan apapun
di bidang politik, sehingga, agar ia terpilih maka harus dengan cara mencairkan
uang. Ketika mereka telah berkuasa, muncullah hasrat untuk korupsi agar uang
yang mereka gelontorkan untuk rakyat kembali lagi dalam dekapannya.
Akhir-akhir ini, ketika Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai
Demokrat, ditetapkan sebagai tersangka, muncul istilah (2) Politik Bahasa. Ini
dapat dilihat dari pernyataan Anas yang, seolah-olah dirinya, tidak mau
“disalahkan”. Anas sempat mengatakan bahwa keberadaan dirinya di Partai
Demokrat bagai seorang bayi yang tidak diinginkan kelahirannya. Dia juga
mengatakan bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan halaman pertama
yang tidak menutup kemungkinan adanya halaman selanjutnya yang juga akan terbuka.
Dari ini, kita gerah sebenarnya dengan apologi yang sering dilontarkan
politisi. Kasus ini tidak saja menimpa Anas, masih banyak yang lain. Bukannya
mereka mengakui kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat, justru mereka
mengelak dan mengatakan bahwa sebenarnya dirinya tidak bersalah. Sudah
jelas-jelas mereka bersalah, masih saja menyebut orang lain yang salah.
Sungguh, sikap yang tidak mencerminkan kesatria politisi sejati yang berjuang
demi dan karena rakyat.
Ketika lagi tren-nya blusukan yang dilakukan oleh Gubernur
Jakarta, Joko Widodo, Presiden kita, Susilo Bambang Yudhoyono, mencoba
“menirunya” dengan mengunjungi rumah-rumah terpencil, yang katanya, demi
mendengarkan aspirasi rakyat kecil. Namun, rakyat tidak lagi bodoh dan
terkesima dengan tindakan yang dilakukan hanya sekali dalam hidupnya itu.
Bahkan, banyak pakar menganggap apa yang dilakukan Presiden SBY adalah (3)
Politik Tubuh.
Walaupun istilah politik ini bukan baru muncul ketika SBY melakukan blusukan
ala Jokowi, akan tetapi dampaknya sangat besar dirasakan oleh masyarakat. Dengan
politik tubuh ini, para politisi ingin mengelabui masyarakat dengan ekspresi
tubuh yang seolah-olah sangat merasakan apa yang dirasakan rakyat waktu itu. Para
politisi itu ingin menampakkan diri menjadi orang yang sangat peduli pada
kondisi rakyat yang dipimpinnya, tapi dengan cara “menipu” dan berkamuflase
diri. Apa yang mereka lakukan tidak dari hati nurani, tapi dari pikiran picik
mereka.
Selain itu, ada juga istilah (4) Politik Pencitraan. Politik ini biasa
dilakukan aparat negara dalam rangka memberikan citra yang baik dalam benak
masyarakat. Padahal, dalam kenyataannya, mereka tak pernah berniat
sungguh-sugguh dalam segala tindak tanduk yang dilakukan itu. Mereka melakukan
semua itu hanya dalam rangka mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat.
Ada juga istilah (5) Politik Oligarki. Politik ini membiarkan atau bahkan
menginginkan adanya kekuasan yang hanya dikuasai oleh kaum elit saja. Hal ini
sangat disayangkan oleh Mahfud MD sejak masih menjadi ketua MK. Dalam sebuah orasi
ilmiahnya seusai menerima Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) award 2013 dalam rangka dies natalis
ke-37 universitas itu di Solo, Jawa Tengah, ia menegaskan bahwa politik
oligarki yang hanya dikuasai oleh golongan tertentu (kaum elit) maka akan
cenderung melindungi kaum elit dan hanya berkisar pada kaum elit tersebut.
Akibatnya, kata Mahfud, hukum banyak ditukangi daripada ditegakkan. Penegakan
hukum yang lemah berakibat pada penurunan daya saing suatu bangsa (Kompas,
13/3/2013).
Ada lagi yang sangat memprihatinkan, yakni (6) Politik Dinasti. Politik
ini menghendaki bagaimana sebuah kekuasaan tidak lepas dari lingkaran keluarga
penguasa itu sendiri. Pada titik ini, dapat diambil benang merahnya bahwa
politik saat ini bermakna hanya milik mereka yang berkuasa, dan tidak boleh ada
“orang luar” yang menduduki kekuasaan itu. Politik ini dilakukan, menurut
sebagaian pengamat, adalah dalam rangka menghindari pemunculan
kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh penguasa sebelumnya. Dan, bisa juga
diartikan untuk tidak menjauhkan lingkaran kekuasaan (dan lingkaran uang) dari
lingkungannya sendiri. Jika seperti ini, apa bedanya sistem demokrasi yang kita
anut selama ini dengan sistem kerajaan seperti di Malaysia dan Arab Saudi atau
Inggris? Menurut Didik Supriyanto dalam tulisannya, Cegah Politik Dinasti
dengan Pemilu Serentak, mengatakan bahwa perkembangan politik dinasti atau
kekerabatan sudah amat menghawatirkan. Jika tak dicegah, akan mengancam masa
depan demokrasi Indonesia (Kompas, 21/3/2013).
Dalam Memprediksi
Masa Depan Partai Politik di Indonesia, Abanggeutanyo mengatakan bahwa hancurnya
prinsip-prinsip dunia politik dan etika berpolitik sangat vulgar terlihat
oleh kita. Banyak partai politik yang hanya berwawasan penciptaan imperium
dalam bentuk oligarki dan monarki. Disadari atau tidak, kata Abanggeutanyo,
sesungguhnya partai politik di negeri ini tidak lebih dari sekumpulan (kecil)
orang-orang yang ingin menciptakan kekuatan dan berusaha organisasi politiknya
menjadi kekuatan politik yang paling hebat dan ternama dalam percaturan politik
nasional.
Di sisi yang lain, dunia perpolitikan kita saat ini cenderung menampakkan
tren negatif. Para politisi yang berkecimpung di dalam politik tak bisa
menjalankan fungsinya sebagai penyerap aspirasi rakyat yang telah
“mengangkatnya” menduduki kekuasaan di negeri ini. Perilaku korupsi menjadi
sebuah “budaya” dalam kehidupan para politisi masa kini. Tidak memandang apakah
mereka berlatar belakang (partai) agama ataupun (partai) yang mengusung
nasionalisme.
Kita bisa lihat ketika seorang pemimpin partai politik yang berlatar
belakang agama dan begitu giat mengampanyekan pemberantasan korupsi—Partai
Keadilan Sejahtera—justru melakukan korupsi impor daging sapi, sehingga banyak
orang mengatakan bahwa partai yang dipimpinnya bukan lagi Partai Keadilan
Sejahtera, akan tetapi Partai Korupsi Sapi.
Di partai yang lain, semisal Partai Demokrat (PD), juga melakukan hal
yang sama. Partai yang bersemboyan Katakan Tidak Pada Korupsi ini juga
tak bisa menghindarkan diri dari manisnya godaan korupsi. Bahkan, kader yang
menjadi bintang iklan PD saat mengampanyekan keantiannya pada korupsi, lambat
laun juga terjerumus ke dalam jurang korupsi. Mereka adalah Angelina Sondakh
dan Andi Malarangeng. Andi Malarangeng, sang mantan Menpora, yang sejak awal
karirnya dalam dunia politik begitu getol dalam memberantas korupsi, bahkan
mendirikan kelompok yang menentang korupsi dan diharapkan menjadi kaum muda
yang akan menjadi pemimpin di masa depan ini, juga menikmati manisnya korupsi.
Rasanya, ada ketidaksadaran para pemimpin kita dalam mengemban amanah rakyat.
Ini hanya secuil dari kisah para kader partai yang tak bisa membebaskan
dirinya dari godaan korupsi. Ketika kader partai yang seharusnya menjadikan
amanah kekuasaan yang diembannya untuk memberantas kemiskinan dan kemelaratan
yang dirasakan rakyat Indonesia, justru melakukan pemiskinan rakyat dengan
tindakan korupsi yang dilakukannya.
Lebih dari itu, berbagai konflik yang terjadi di Negeri Khatulistiwa ini juga
banyak diakibatkan permasalahan politik. Lihat saja konflik yang baru saja berakhir
antara Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) dan Komite Penyelamat Sepak Bola
Indonesia (KPSI) yang menyebabkan kondisi persepakbolaan dan Tim Nasional
Indonesia tak kunjung menemukan momentumnya dalam persepakbolaan Asia dan
Dunia.
Lain lagi dengan konflik yang terjadi antara Dahlan Iskan dan DPR, waktu
lalu, perihal penyelewengan dana di kementerian BUMN. Ada lagi konflik antara DPR
dan POLRI dan masih banyak lagi yang lainnya. Konflik ini semua berawal dari
masalah politik di antara pihak yang bertikai itu.
Berbagai kemampuan sistem politik di Indonesia yang
disampaikan oleh Titus Umbu Jr dalam sebuah tulisannya, Kemampuan Sistem Politik Indonesia, kesemuanya tidak
dimaksimalkan kerjanya dalam kinerja politik Indonesia. Amsal, pertama, kemampuan
ektraktif, kemampuan untuk memanfaatkan sumber manusia yang ada, tidak berjalan
dalam porosnya, sehingga yang ada hanya ekplorasi dan eksploitasi terjadi di
mana-mana.
Kedua, kemampuan regulatif,
kemampuan sebagai pengontrol dan pengendali tingkah laku dalam berjalannya
sistem politik, justru bertolak belakang dengan prilaku para pengontrol dan
pengendali tersebut. Lihat saja perilaku DPR sebagai pembuat undang-undang
justru melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri.
Ketiga, kemampuan
distributif, kemampuan yang berkaitan dengan alokasi barang dan jasa, kemampuan
sistem politik dalam mendistribusikan barang dan jasa, belum juga bekerja maksimal,
karena masih banyak kesenjangan antara masyarakat kota dengan masyarakat di
pedesaan. Banyak kita temui ketidakmerataan distribusi barang dan jasa bagi
daerah yang mudah dijangkau dan yang tidak terjangkau. Contoh kecilnya,
ketersediaan gedung sekolah dan kesehatan bagi masyarakat serta tenaga pengajar
dan medis yang tidak merata antar daerah.
Keempat, kemampuan simbolis, kemampuan
sistem politik di Indonesia yang menekankan pada symbol yang ada pada diri
seorang pemimpin seperti sosok pemimpin seperti Ir. Soekarno, yang karismatik
dan Gusdur sebagai tokoh agama. Saat ini, hal yang seperti itu tidak lagi kita
lihat dalam dinamika perpolitikan Indonesia. Yang ada hanya tipologi pemimpin
yang kesannya “abal-abal”, tidak memiliki simbol yang jelas.
Kelima, kemampuan responsif,
kemampuan yang menekankan pada responsivitas para pemimpin ketika terjadi suatu
masalah terkait negara dan bangsanya. Mengenai responsivitas ini, sistem
politik kurang mengakomodasi segala kepentingan masyarakat dilingkungan sistem
politik itu sendiri. Dewasa ini, yang terjadi, seperti pembahasan di awal,
hanya perebutan kekuasaan dan tidak lagi memikirkan nasib rakyat yang
dipimpinnya.
Keenam, kemampuan domestik
dan internasional, kemampuan yang mengingikan adanya relasi yang kuat antara
rakyat dan pemerintah serta negara dengan negara lain. Kemampuan ini tidak
dijalankan di Republik ini, dan kalaupun dijalankan kelihatan lemah. Hal ini bisa
dilihat adanya berbagai ketidakpuasan rakyat dengan kinerja para pemimpin kita
dengan cara turun ke jalan maupun lewat tulisan di berbagai media massa.
Semua kemampuan itu tidak lagi bisa dijadikan kemampuan bagi
Indonesia, karena pada kenyataannya, sistem perpolitikan di Indonesia mengalami
kemerosotan. Dan, pada akhirnya, tidak punya kepercayaan dari masyarakat.
Akhirnya, jika tetap seperti ini dunia perpolitikan yang berkembang di
Negara Maritim yang kita tempati ini,
lalu apa yang akan dirasakan negara dan bangsa yang menempatinya?
Tentunya, negara dan bangsa Indonesia yang akan menjadi (di)korban(kan). Negara
ini tetap saja terpuruk di antara negara yang lain, dan bangsa ini tak bisa
lagi memulai “kehidupan baru”-nya untuk bersaing dengan bangsa lain.
Ketika kekuasaan hanya dijadikan alat untuk memperdaya rakyat; ketika kekuasaan
hanya menjadi alat untuk meraup keuntungan; ketika partai politik menjadikan
agama hanya sebagai kendaraan untuk meraih kekuasaan; ketika konsentrasi
politikus kita kebanyakan mengurusi urusan-urusan yang hanya dapat memberikan
pemasukan pada dirinya ketimbang mengutamakan visi dan misi yang
dibebankan kepadanya sebelum mereka “berkuasa”; ketika para politisi dan
penguasa hanya sibuk memperebutkan kekuasaan ketimbang mengurusi masalah rakyat
yang semakin hari semakin kompleks; dan ketika kaum muda tidak lagi bisa
diharapkan perannya, maka tidak ada lagi harapan bagi kita untuk memperbaiki
kondisi bangsa dan negara melalui politik, selain kehancuran bangsa dan
negara ini.
Tanpa Masa
Depan
Lalu, jika tetap seperti itu politik yang berkembang di negeri nusantara
ini, apa yang dapat kita harapkan dari politik itu sendiri? Saya rasa tidak
ada! Tidak ada yang bisa kita harapkan dari sistem perpolitikan yang berjalan
di Indonesia saat ini. Namun, jika pertanyaannya tentang masa depan politik di
Indonesia, sebelum menjawabnya, mari renungkan terlebih dahulu berbagai
pertanyaan di bawah ini.
Apakah ada masa depan bagi politik kita ketika sistem yang dijalankan
tidak sesuai dengan apa yang semestinya dijalankan? Apakah akan ada masa depan
itu jika para politisi (orang yang bergelut dalam dunia politik) melakukan
hal-hal yang tak mencerminkan bahwa dirinya berkonstitusi? Apakah akan masa
depan itu ketika para penguasa yang seharusnya menyejahterakan rakyat yang
dipimpinnya justru melakukan pemiskinan dan “pemelaratan” pada rakyatnya
sendiri dan hanya sibuk mempertahankan kekuasaan dan memperebutkannya? Apakah
akan ada masa depan itu jika ternyata berbagai konflik yang berkembang di negeri
ini justru disebabkan karena politik?
Tidak! Tidak akan ada masa depan bagi politik di Indonesia jika tetap
seperti ini. Politik Indonesia tidak mempunyai masa depan jika tetap seperti
apa yang bisa kita lihat sekarang ini. Politik hanya akan menjadi benalu dalam
kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sampai saat ini, politik di Indonesia
hanya menjadi bumerang dan biang kehancuran bangsa.
Terakhir, saya ingin sekali menuliskan anekdot dalam tulisan ini. Anekdot
yang saya rasa ada sangkut pautnya dengan perpolitikan kita. Begini, suatu
ketika, seluruh pemimpin bangsa ini (DPR, MPR, Presiden, dsb) melakukan tour
ke luar negeri dengan menaiki satu pesawat terbang. Di tengah perjalanan,
pesawat itu jatuh dan terbakar. Tak ada satupun dari penumpang yang selamat. Lalu
muncul Pertanyaan: Siapakah yang selamat sekarang? Jawabnya adalah seluruh
rakyat Indonesia. Sekian dan wallahu a’lam.